12 Tahun Pendidikan yang Dikhianati, Beban Biaya dan Sistem Kerja yang Diskriminatif

Mimpi Pendidikan Gratis dan Keadilan Sosial yang Belum Terwujud 12 Tahun Lulus Baru dimulai awalnya perjuangan

MEDIAPOS, Sejak awal hingga lulus sekolah, orang tua berjuang mati-matian demi pendidikan anak mereka. Berbagai profesi mulai dari tukang ojek hingga kuli panggul menjadi saksi bisu perjuangan ini.

Meskipun pemerintah telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan melalui program beasiswa dan dana BOS, kenyataannya masih banyak biaya tambahan yang harus ditanggung oleh orang tua.

Biaya-biaya tidak resmi seperti tebus rapot, pembelian LKS, sumbangan guru, hingga biaya lain masih menjadi beban yang berat bagi keluarga kurang mampu. Tidak sedikit anak yang merasa minder dan enggan bersekolah karena tidak mampu membayar biaya tersebut atau bahkan tidak memiliki uang jajan.

Namun, setelah 12 tahun menempuh pendidikan, realitas pahit harus dihadapi para lulusan. Alih-alih mendapatkan pekerjaan yang layak, mereka harus berhadapan dengan sistem yang tidak sehat dan diskriminatif. Seperti yang terungkap dalam video viral di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi sebulan lalu di Karawang, seorang pencari kerja harus membayar hingga 18 juta rupiah untuk bisa bekerja di salah satu perusahaan.

Fenomena ini nyata terjadi. Berdasarkan pantauan kami, pada sebulan lalu salah satu PT di Karawang membuka lowongan kerja melalui Info Lowongan salah satu program dari Disnakertrans. Namun, seorang tetangga yang melamar murni tanpa pakai uang tidak mendapatkan kejelasan, meskipun memiliki pengalaman yang mumpuni. Sementara itu, pelamar lain yang menyogok, meski tanpa pengalaman, berhasil diterima dan sudah bekerja padahal keduanya sama2 ada panggilan pertama.

Keberadaan calo yang merajalela semakin mempertanyakan peran Dinas Tenaga Kerja. Program demi program diluncurkan, namun kenyataan di lapangan tetap saja diwarnai praktik Percaloan. Dimanakah kesejahteraan bagi mereka yang telah menghabiskan 12 tahun belajar? Keadilan sosial yang dijanjikan seolah hanya mimpi.

Pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia, namun bantuan-bantuan yang ada masih kurang efektif. Ironi ini menjadi cerminan bahwa sistem pendidikan dan ketenagakerjaan kita masih memerlukan perbaikan mendasar.

Dengan demikian, kita perlu mengevaluasi kembali kebijakan yang ada dan memastikan implementasinya benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Jangan biarkan generasi penerus bangsa ini harus terus-menerus berjuang hanya untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Mari kita wujudkan pendidikan dan lapangan kerja yang adil dan merata untuk semua.

Penulis : Rakyat Jelata